Presiden Jokowi Marah ke Menteri dengan Laporan Keuangan Disclaimer - Perasaan campur aduk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak dapat tertahan lagi pada saat menyampaikan sambutan di acara penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 di Istana Kepresidenan, Bogor. Awalnya senang, namun kemudian meluapkan kemarahan.
Jokowi senang mendengar bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2016 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Tadi juga sudah disampaikan, 84% dari Kementrian dan lembaga mendapatkan WTP. Sisanya ada yang WDP ada yang disclaimer," kata Jokowi disambut tepuk tangan.
Dari 84 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang diperiksa, terdapat 73 Laporan Keuangan Kementerian Lemaga (LKKL) yang mendapat predikat WTP, dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mendapat WTP.
Sedangkan yang mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 8 LKKL atau 9%, yaitu pada Kemenhan, Kemen LHK, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, KPU, Badan Informasi Geopasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan LPP RRI.
Sedangkan yang Tidak Menyatakan Pendapat sebanyak 6% LKKL atau 7%, yaitu pada Kementerian KKP, Komnasham, Kemenpora, LPP TVRI, Bakala, dan Badan Ekonomi Kreatif.
Khusus pada saat membahas soal LKKL yang predikatnya disclaimer, raut wajah orang nomor satu di Indonesia ini berbeda. Jokowi marah lantaran masih ada K/L yang disclaimer. Bahkan sejumlah menteri, seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman secara khusyuk mendengarkan ucapan Presiden Jokowi.
Baca juga:
Cegah Virus SARA, Jokowi Ajak Tokoh Lintas Agama Foto dan Makan Bersama Di Istana Bogor!
"Yang sisanya ini saya titip Kementerian dan Lembaga segera dibentuk task force agar ke depan ini menjadi kewajiban sebetulnya ini jadi hal yang biasa dapat WTP, karena itu kewajiban kita dalam penggunaan uang rakyat, uang negara itu dikelola dengan baik," kata Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi juga menyebutkan sebanyak dua kali nama-nama K/L yang mendapatkan predikat Tidak Menyampaikan Pendapat (TMP) alias disclaimer pada saat sambutannya.
"Coba ditampilkan lagi tadi disclaimer tadi. Kita sekarang harus urus hal-hal seperti ini. Biar semuanya ngerti mana yang WTP, mana yang WDP, mana yang di-disclaimer. Saya ulangi. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga. TVRI, Bakamla, Badan Ekonomi Kreatif. Ini 6 Kementerian atau Lembaga," tegas Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi juga mengingatkan kepada K/L yang mendapat predikat Wajar Dengar Pengecualian (WDP) untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya di tahun yang mendatang. Dia menargetkan, seluruh K/L yang mendapat WDP untuk menjadi WTP di LKKP tahun 2017.
"Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, KPU, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penyediaan Barang dan Jasa pemerintah, RRI. Target tahun depan semuanya WTP. Jangan ada yang disclaimer, WDP saja enggak boleh, ini udah kewajiban kita untuk mengelola keuangan Kementerian, keuangan lembaga, dan keuangan rakyat," kata Jokowi dengan tegas.
Video Presiden Jokowi Marah ke Menteri dengan Laporan Keuangan Disclaimer:
Tags:
berita jokowi terbaru, jokowi marahi menteri
Jokowi senang mendengar bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2016 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Tadi juga sudah disampaikan, 84% dari Kementrian dan lembaga mendapatkan WTP. Sisanya ada yang WDP ada yang disclaimer," kata Jokowi disambut tepuk tangan.
Dari 84 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang diperiksa, terdapat 73 Laporan Keuangan Kementerian Lemaga (LKKL) yang mendapat predikat WTP, dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mendapat WTP.
Sedangkan yang mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 8 LKKL atau 9%, yaitu pada Kemenhan, Kemen LHK, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, KPU, Badan Informasi Geopasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan LPP RRI.
Sedangkan yang Tidak Menyatakan Pendapat sebanyak 6% LKKL atau 7%, yaitu pada Kementerian KKP, Komnasham, Kemenpora, LPP TVRI, Bakala, dan Badan Ekonomi Kreatif.
Khusus pada saat membahas soal LKKL yang predikatnya disclaimer, raut wajah orang nomor satu di Indonesia ini berbeda. Jokowi marah lantaran masih ada K/L yang disclaimer. Bahkan sejumlah menteri, seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman secara khusyuk mendengarkan ucapan Presiden Jokowi.
Baca juga:
Cegah Virus SARA, Jokowi Ajak Tokoh Lintas Agama Foto dan Makan Bersama Di Istana Bogor!
"Yang sisanya ini saya titip Kementerian dan Lembaga segera dibentuk task force agar ke depan ini menjadi kewajiban sebetulnya ini jadi hal yang biasa dapat WTP, karena itu kewajiban kita dalam penggunaan uang rakyat, uang negara itu dikelola dengan baik," kata Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi juga menyebutkan sebanyak dua kali nama-nama K/L yang mendapatkan predikat Tidak Menyampaikan Pendapat (TMP) alias disclaimer pada saat sambutannya.
"Coba ditampilkan lagi tadi disclaimer tadi. Kita sekarang harus urus hal-hal seperti ini. Biar semuanya ngerti mana yang WTP, mana yang WDP, mana yang di-disclaimer. Saya ulangi. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga. TVRI, Bakamla, Badan Ekonomi Kreatif. Ini 6 Kementerian atau Lembaga," tegas Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi juga mengingatkan kepada K/L yang mendapat predikat Wajar Dengar Pengecualian (WDP) untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya di tahun yang mendatang. Dia menargetkan, seluruh K/L yang mendapat WDP untuk menjadi WTP di LKKP tahun 2017.
"Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, KPU, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penyediaan Barang dan Jasa pemerintah, RRI. Target tahun depan semuanya WTP. Jangan ada yang disclaimer, WDP saja enggak boleh, ini udah kewajiban kita untuk mengelola keuangan Kementerian, keuangan lembaga, dan keuangan rakyat," kata Jokowi dengan tegas.
Video Presiden Jokowi Marah ke Menteri dengan Laporan Keuangan Disclaimer:
Tags:
berita jokowi terbaru, jokowi marahi menteri